pp polri adalah. 2. pp polri adalah

3. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:" Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: a. Tahun. 4. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan pedoman bagi Polri dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. JENDERAL Polisi (Purn) Bambang Hendarso Danuri kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PP Polri periode 2021-2026 dalam Musyawarah Nasional V Persatuan Purnawirawan (PP) Polri di Gedung Tribrata, Jakarta, 28-29 Januari 2021. UU. 2. Berdasarkan fungsi Satpol PP dan Satpol PP dan Polri tersebut, maka Satpol PP dan Satpol PP dan Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat. Dengan personel terbatas, Polri tidak mungkin menjaga daerah pertokoan. Kepala Korps Lalu Lintas Polri yang selanjutnya disebut Kakorlantas Polri adalah unsur pimpinan pada Korlantas Polri yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri dan dalam Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) adalah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang didirikan tanggal 1 Maret 2003 di Sukabumi sebagai wadah berhimpun keluarga besar Putra Putri POLRI di bawah pembinaan langsung pimpinan POLRI dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) POLRI, dan sebagai wadah untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan nasional yang mendayagunakan segenap potensi yang. Polisi bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan keamanan pemerintahan dan masyarakat, menegakkan hukum, dan mencegah pungguh, menyeleksi, serta melakukan. Pertimbangan PP 68 tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Polri adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan. Seberapa luas dan bagaimana maksudnya dibahas dalam PP 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Polri. E. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2012 Pasal 1 angka 5, pengertian PPNS adalah pejabat PNS tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Persatuan Purnawirawan Polisi Republik IndoensiaDisiplin Polri diatur dengan Peraturan Pemerintah yaitu PP 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. PPNS adalah singkatan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengertiannya merupakan penyidik yang berasal dari PNS untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu. Sementara, pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya batas usia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota. 4. Bentuk nyata dari langkah pemuliaan profesi Satpam adalah diundangkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengamanan Swakarsa pada 5 Agustus 2020. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. 5. Sistem . PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI yang ditempatkan atau ditugaskan di luar negeri; b. Pejabat Penilai yang selanjutnya disingkat PP adalah atasan langsung anggota Polri yang memiliki tugas dan. 6 Tahun 2020, hlm. Target adalah jumlah hasil kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan. Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberikan pernyataan pers bersama secara daring, Rabu (29/03). dalam PP No. Fungsi Kepolisian Negara Dalam Pemeliharaan Keamanan Dan Ketertiban Pada Masyarakat Kota Sengkang Kabupaten Wajo. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur ketentuan mengenai Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya. polri. go. PP dan perangkat daerah lainnya, perlu dibentuk sekretariat PPNS yang berkedudukan di Satpol PP. Tribratanews. Anggota Satpol PP. (No. 6. (IPS) pada hari Sabtu (6/5/2017) Satpol PP bersama jajaran TNI/POLRI dan instansi terkait Kota Solok, mengadakan razia ke . Peraturan Kepolisian Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa (Perpol Pamswakarsa) yang telah diundangkan pada tanggal 5 Agustus 2020 telah mencabut Peraturan Kapolri No. com - Mutasi Polri adalah pemindahan anggota dari suatu jabatan ke jabatan lain atau antardaerah. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Sinergitas Kerja Satpol PP dan Kepolisian dalam Keamanan dan Ketertiban di Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau, dan juga Strategi yang Dilaksanakan Satpol PP dan Kepolisian dalam. 5. PNS. Pengawalan orang adalah suatau kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota Polri untuk mengamankan/ melindungi orang agar tidak terancamjiwanya dari gangguan orang lain. Polda bertugas menyelenggarakan tugas Polri pada tingkat kewilayahan. id – Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran yang sangat besar dan penting bagi terciptanya kedamaian dan keamanan negeri ini. 6. Sumber Polres Sampang. Keputusan mutasi tersebut tertuang dalam 4 surat telegram rahasia dengan No ST/712/III/Kep. Kelas jabatan 17: Rp29. Dian Kemala merupakan organisasi perempuan dalam PP. Istri/suami adalah istri/suami dari Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Kemhan/Polri yang sah menurut hukum dan tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan. Mari kita terus berlari dengan tetap berpedoman pada Moto PP Polri ‘Tetap Setia’, serta Semangat Juang PP Polri yaitu ‘Sekali Bhayangkara Tetap Bhayangkara, dan Sekali Pejuang Terus Berjuang,” pungkas Jenderal BHD. Pejabat Negara adalah pejabat yang. Namun karena 'pengaruh'. Sebagai informasi, tingkatan pangkat polisi. id) KOMPAS. Listyo menuturkan, aplikasi Presisi Polri merupakan hasil revitalisasi dari aplikasi Polisiku yang. Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 9 Tahun 2018; dan PP Nomor 69 Tahun 2020. Bagikan:Dalam Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2016 tentang Administrasi Kepangkatan Anggota Polri, pangkat adalah tingkat kedudukan yang mencerminkan peran, fungsi dan kemampuan, serta keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam penugasan. Faktor kesempatan c. Jakarta, Beritasatu. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) merupakan satuan pelaksana utama Kewilayahan yang berada di bawah Kapolri. Korps Kepolisian Negara adalah pelindung rakyat. 0 ketika dunia usaha sudah. Salah satu unit yang diatur di dalamnya adalah satuan pengamanan (satpam). Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pim pinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian. Tunjangan kinerja polisi diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 103 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut ini pembagian dari masing-masing data primer dan data sekunder, yaitu:Data primer didalam penelitian ini didapat dari hasil wawancara langusng. Sementara itu, manajemen PPPK diatur dalam PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kewajiban Polri mengenakan seragam dan atributnya antara lain juga disebut dalam Pasal 15 ayat (1) jo. Jenderal Polisi Pangkat Jenderal Polisi merupakan pangkat tertinggi di kepolisian Republik Indonesia. 3. Polres adalah struktur organisasi Polri di tingkat daerah kabupaten atau kota. 2. Faktor jabatan Penulis berpendapat bahwa perlu adanya kerjasama antara masyarakat,Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. . 4. PP Polri dari pusat sampai daerah akan bersikap netral di Pemilu 2024. Lihat Foto. Posisi ini diduduki oleh Komisaris Besar Polisi. 3. melaksanakan Sertifikasi Kompetensi bagi Asesor Assessment Center Polri T. Pengertian Polisi Polisi adalah sebagai organ atau lembaga yang ada dalam Negara yang memiliki fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab atas kuasa Undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya yaitu memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakPengawalan adalah suatu kegiatan preventif yang dilakukan oleh anggota Polri untuk menjaga keamanan, keselamatan atas jiwa dan harta benda dari satu tempat ke tempat lain. Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat diundangkan Ditjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2021. Untuk kamu yang berminat menjadi polisi, kamu harus memperhatikan tinggi badan kamu. Dan di perusahaan konstruksi juga ada PT PP yang kepanjanganya perseroan. 43 Tahun 2012, yang dimaksud dengan PPNS. Jakarta, IDN Times – Satuan Polisi Pamong Praja atau yang selama ini dikenal dengan sebutan Satpol PP merupakan salah satu organisasi yang memegang peranan penting dalam keutuhan Indonesia. Perpol 7 tahun 2022 tentang KEPP dan KKEP merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik. Pengangkatan Satpol PP Jadi penyidik PNS itu sesuai. Dokumen UU Nomor 2 Tahun 2002 ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai aparat pemeliharaan keamanan dalam negeri. 2. Akpol menjadi salah satu tujuan bagi banyak orang yang ingin menjadi polisi. 3. Pamong Praja sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda dengan nama Pangreh Praja. Pemberhentian Anggota Polri serta Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. KBPP POLRI adalah organisasi yang mempunyai hubungan kesejarahan dengan Keluarga Besar Polri dan dibawah pembinaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) dan PP. Tematik. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. 2 tahun 20002 adalah sebagai berikut: a. Pendidikan Pembentukan yang selanjutnya disebut Diktuk adalah pendidikan yang membentuk dan membekali peserta didik menjadi pegawai negeri pada Polri. Usia pensiun adalah batas berakhirnya masa dinas seseorang sebagai anggota Polri. 17) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah Surat Perintah Membayar. 12. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disebut PNS Polri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di lingkungan Polri. 0 Menjawab Tantangan Teknologi POLRI 4. 3 Bunga Melati Emas Lambang tiga bunga melati emas yang berjejer menandakan jabatan tertinggi dalam jajaran kepangkatan perwira menengah Polri. Pengertian, Fungsi, Tugas dan Kewenangan Kepolisian 1. Hak anggota Polri adalah hak yang dapat diberikan oleh negara pada setiap anggota Polri karena tugas dan jabatannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepadaMenurut hemat kami berdasarkan definisi tersebut, status tenaga pramubakti harusnya sama dengan status pegawai non-PNS/pegawai non-PPPK dan karenanya tunduk pada Pasal 96 PP 49/2018 yang melarang adanya rekrutmen pegawai non-PNS baru. Divisi Teknologi Informasi & Komunikasi Polri Jl. (2) Pengemban fungsi Kepolisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a,b, dan c melaksanakan fungsi Kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-Diundangkan Dirjen PP Kemenkumham Widodo Ekatjahjana pada tanggal yang sama. Pan / 7 / 2003 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pedoman umum penyelenggaraan pelayanan publik. buku. Pasal 13: Tugas Pokok Kepolisian Negara Rrepublik Indonesia dalam UU No. Urutan Pangkat Polisi RI Beserta Lambangnya. Syarat Fisik Masuk Polri. Sebagai institusi yang bertugas memberi keamanan dan kenyamanan warga Negara, Polri berkewajiban memberikan pelayanan publik prima sebagaimana. Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh. - 4 - 5. Seperti diketahui apa itu Irjen Pol adalah Inspektur Jenderal Polisi yang termasuk dalam pangkat Perwira. Perpres nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pejabat Penilai yang selanjutnya. 2002. PP No. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegakan Perda, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman. Baca juga: Perbaiki Citra Polri, Sahabat Polisi dan Kompolnas Kompak Usulkan Hal Ini. Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia - Peraturan Kepolisian Negara Nomor 7 Tahun 2022. bantuan TNI kepada Polri, sedangkan tugas bantuan TNI kepada Polri tetap harus dilaksanakan, maka perlu ada aturan yang mengatur tentang prosedur permintaan bantuan dan pemberian bantuan kepada Polri. 4/2019/DIVPROPAM tanggal 15 November 2019. Baca juga: Pekerjaan yang cocok untuk lulusan SMK; Atas dasar itu, Perda 2/2020 diusulkan untuk direvisi. Pegawai Negeri pada Polri adalah Anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri. Ahadi Pengertian. 28. Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa. . Gugur adalah meninggal dunia dalam operasi kepolisian atau sebagai akibat tindakan langsung pelaku tindak pidana kriminal, atau yang menentang negara/pemerintah yang sah. Lembaga Polisi Diluar Polri. 2. Panglima adalah Panglima Tentara Nasional Indonesia. Satpol PP dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. THT; b. Oleh karena itu, anggota KBPP Polri didorong terus berkontribusi bagi bangsa. 06 Jul 2021. 2. Berikut tugas pokok Polri berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13: Memelihara keamanan dan ketertiban. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepadaWakapolda Brigjen Pol Drs Jaya Subriyanto menghadiri acara syukuran ulang tahun ke-21 Persatuan Purnawirawan (PP) Polri yang dilaksanakan Selasa (30/06/2020) tadi, di Kantor PP Polri Daerah Gorontalo…Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kep Menpan RI No. Fungsi Polisi Pamong Praja Kepolisian Negara Republik Indonesia (disingkat Polri) adalah Lembaga Penegak hukum Nasional dan Kepolisian negara di Indonesia. Mantan Kapolri itu kembali mendapat. peran kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. com, Jakarta - Sebagai anak dari perwira polisi sekaligus bagian keluarga besar Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Gubernur Jawa Tengah Ganjar. Apa Itu Mutasi Polri?Pengertian dan Tujuan Mutasi Polri. Artikel. Oleh karena itu, sangat penting bagi Sat Pol PP selalu berkolaborasi bersama pihak Polri untuk memahami tentang pengetahuan pengendalian massa, kewajiban dan larangan petugas Dalmas dalam pelaksanaan tugas Dalmas. 4. Peraturan Perundang-undangan. 19. Maksud. go. Eksistensi Polri sesungguhnya tidak terlepas dari peran dan tugas pokok keseharian yang menjadi tanggung-jawab. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan b. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah satuan pengguna anggaran/barang di lingkungan. Istimewa) Pegunungan Bintang -. Presisi merupakan akronim dari prediktif, responsibilitas dan transparansi berkeadilan. Satpol PP merupakan instansi yang ada di daerah yang dibentuk untuk menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakanJAKARTA, KOMPAS. Jakarta -. Polri adalah unsur pendukung di bidang Kedokteran Kepolisian dan Kesehatan Kepolisian pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri. Berdasarkan fungsi Satpol PP dan Satpol PP dan Polri tersebut, maka Satpol PP dan Satpol PP dan Polri diwajibkan menjaga keamanan dan ketertiban umum yang menyebabkan kinerjanya harus berada ditengah-tengah masyarakat. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Ankum, adalah Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar-menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. 085. E. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (“PP 1/2003”): 38. b. I. Hubungan Antar Peraturan. Struktur Organisasi; 4. Memberikan perlindungan,pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. 6 tahun 2019 yang diambil dari pasal 1 ayat 4 KUHAP yang berbunyi "Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan". Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepolisian ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Profil Polri Informasi seputar profil dari Kepolisian Negara Republik Indonesia 1. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian. Penyelidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan. penerima tunjangan cacat bagi PNS, Pejabat Negara, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI. KBPP Polri adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai hubungan kesejahteraan dengan PP Polri dan di bawah Pembinaan Kapolri, yang berazaskan Pancasila. Rekrutmen ini merupakan penerimaan calon Perwira Polri untuk menjadi Perwira Pertama Polri dengan pangkat lnspektur Polisi Dua (IPDA) melalui pendidikan pembentukan Taruna Akpol. 000. Aparatur Sipil Negara (disingkat ASN) adalah istilah untuk kelompok profesi bagi pegawai-pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan: 1. U. Kode Etik Profesi Polri ( KEPP ) adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri dalam melaksanakan. Akademi Kepolisian (Akpol) merupakan salah satu institusi pendidikan di bawah Lembaga Pendidikan dan Latihan (Lemdiklat) Polri. Penyidik yang disebut terakhir ini lebih dikenal sebagai PPNS, penyidik pegawai negeri sipil. UPDATE TERKINI. 2. id-Suatu peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, dengan demikian Peraturan daerah tidak boleh bertentangan, misalnya dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden atau Keputusan Menteri. com - Kepolisian Republik Indonesia atau yang sering disingkat POLRI sudah tidak asing lagi dan mudah kita jumpai. Baca. tirto. Sebagaimana termaktub dalam aturan itu, batas maksimum seorang personel Polri adalah pada usia 58 tahun. Kepolisian ( serapan dari bahasa Belanda: politie) adalah badan petugas yang mewakili otoritas sipil pemerintah [1]. unsur pimpinan;Dalam PP 58/2010 juga dikenal Penyidik pembantu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) PP 58/2010 berbunyi: (1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: b. polri. Pengertian penyelidik diatur pada pasal 1 ayat 8 Perkap No. Polri yang tumbuh dan berkembang dari rakyat, untuk rakyat, memang harus berinisiatif dan bertindak sebagai abdi sekaligus. : Kep / 63 / M.